"Kita hanya ingin pembangunan dilakukan sesuai prosedur," ucap Ketua FPKS DPRD, Eko Syaiful Rohman kepada Radar Bogor, kemarin.
Lebih lanjut ia mengatakan, ketidakhadiran anggota FPKS dalam rapat paripurna agar suasana rapat tetap kondusif. Ia mengklaim, hubungan dengan partai koalisi masih harmonis. Aktivitas pun berjalan seperti biasa.
"Tak ada niat untuk memboikot, dan komunikasi dengan koalisi masih baik," katanya.
Menyikapi ketidakhadiran Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor, Abdul Rahman mengaku mendapat banyak masukan guna menindaklanjuti masalah itu. Namun, pihaknya akan mengkaji dan menemui kedua fraksi terlebih dahulu.
"Memang tidak etis jika tak menghadiri rapat paripurna," ungkapnya. Menurut dia, bila tak menghadiri rapat sebanyak tiga kali, maka dapat dilakukan pemanggilan dan diberikan sanksi berupa lisan, tertulis hingga pemberhentian. "Kedua fraksi belum masuk kategori melanggar, tapi kita akan menemuinya," kata dia.
Sebelumnya, FPKS menilai, defisit anggaran yang baru diketahui saat APBD 2011 berjalan itu, belum memenuhi kriteria dan persyaratan. Rencana pinjaman daerah setelah dikaji dan dipelajari berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, PP No 54 Tahun 2005 dan Permendagri No 37 Tahun 2010, belum memenuhi standar dan prosedur.
Alhasil, FPKS merekomendasikan agar pinjaman daerah untuk menutupi pembiayaan anggaran kegiatan sebesar Rp58 miliar itu tak perlu dilakukan. Melainkan, dimasukkan dalam perubahan APBD 2011 dengan menggeser anggaran, sesuai dengan Pasal 181 UU No 32 Tahun 2004 Ayat (b). Radar bogor
Posted By : PKS Leuwiliang
0 komentar:
Post a Comment