Kenapa Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi sangat agresif dalam membuat pernyataan dankebohongan publik tentang kasus LHI? Dan dalam menangani kasus dugaan korupsi Hambalang yang merugikan negara hingga Rp 243 miliar itu terlihat jelas sangat lamban? dimana anggarannya melonjak dari 2,5 miyar menjadi2,5 trilyun. Ternyata terkuak Johan Budi SP diindikasikan kuat terlibat dalam kongkalingkong kasus korupsi Hambalang. Keterlibatan Johan Budi dikarenakan ia pernah melakukan pertemuan dengan Bupati Bogor, Rachmat Yasin 7 Februari 2013 lalu. Nah, di dalam pertemuan itu dinilai ada deal-deal tertentu antara Johan Budi dengan orang nomor satu di Bogor itu. Menurut rilis LIMAK, Rabu (20/2), kecurigaan LIMAK muncul karena adanya pertemuan itu. Pertemuan 7 Februari itu berlangsung di Pendopo atau rumah dinas bupati Bogor. Pertemuan itu diawali dialog interaktif di gedung serba guna II, Sekda Kabupaten Bogor. Dalam acara itu dihadari pula Kepala Dinas Kabupaten Bogor.
Dalam rilis ditulis pula, “Sangat ironis, Johan Budi sebagai juru bicara KPK seharusnya tidak menghadiri acara yang diadakan di lingkungan kabupaten Bogor yang dihadiri kepala dinas kabupaten Bogor. Serta bertemu Rachmat Yasin yang saat ini masih terlibat kasus Hambalang yang ditangani KPK. Ini demi menjaga kredibilitas lembaga KPK.” Untuk itu, LIMAK menuntut KPK agar segera menjebloskan Rachmat Yasin ke sel penjara, KPK segera memeriksa juru bicaranya, Johan Budi SP, serta tangkap koruptor-koruptor Hambalang lainnya.
Sebenarnya, KPK sudah memeriksa beberapa pejabat pemerintah setempat, termasuk bupati Bogor. Sampai saat ini KPK belum menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka. Temuan di BPK menemukan 11 indikasi pelanggaran, di antaranya keterlibatan diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melanggar peraturan bupati Bogor nomor 30 tahun 2009 tentang pedoman pengesahan master plan, site dan peta situasi.(bhc/din)
Sebenarnya, KPK sudah memeriksa beberapa pejabat pemerintah setempat, termasuk bupati Bogor. Sampai saat ini KPK belum menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka. Temuan di BPK menemukan 11 indikasi pelanggaran, di antaranya keterlibatan diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melanggar peraturan bupati Bogor nomor 30 tahun 2009 tentang pedoman pengesahan master plan, site dan peta situasi.(bhc/din)
Tidak hanya hambalang, bisnis keluarga besar dan KKN Ratu Atut yang diindikasi di peti es kan, adalah kongkalikung dengan pemungut upeti dari KPK yang tidak lain adalah Johan Budi sendiri. Dealnya adalah tidak akan ada tuntutan dan penyelidikan terhadap gurita bisnis proyek-proyek Propinsi yang melibatkan keluarga Ratu Atut. Lambatnya JB dalam merespon dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 340 miliar dan bantuan sosial Rp 50 miliar pada APBD Provinsi Banten tahun 2011, serta dugaan 62 lembaga fiktif yang terlibat, sangat terlihat. Menurut catatan ICW, dana hibah itu antara lain mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut. Tagana Banten pimpinan Andhika Hazrumy, adik Atut, menerima Rp 1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rossi, menantu Atut, mendapat Rp 1,5 miliar. Himpaudi Banten yang juga dipimpin Ade Rossi, mendapat Rp 3 miliar. Kemudian Koni Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp 15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut, kebagian Rp 750 juta. Respon JB ini hanya sebatas himbauan kepada semua Kepala Daerah dalam Dana Bantuan Sosial. Kelambanan KPK menangani kasus banten ini memicu protes mahasiswa agar KPK segera mengusut dengan jujur.
Untuk menyelamatkan diri, bergabung menghancurkan PKS adalah pilihan tepat untuk JB. Sehingga drama kebohonganpun digelar. Diantaranya adalah beberapa Kedustaan Johan Budi terkait LHI yang berhasil didokumentasikan(adakah yang mau menambahkan?)
- Johan Budi mengatakan LHI Tangkap Tangan, Faktanya LHI di tempat lain saat kejadian
- Johan Budi Mengklaim ada bukti rekaman, Faktanya Abraham Samad sendiri Membantah.
- Johan Budi Berkali-kali mengatakan AF kader PKS, Faktanya AF bukan kader PKS.
- Johan budi mengatakan LHI punya simpanan Deposit uang , Faktanya kotak sepatu kosong
- Johan budi mengatakan Ahmad Zaki kabur, Faktanya Ahmad Zaki istirahat duduk di kantor PKS
- Johan Budi menyatakan Ahmad Zaky dikatakan kabur dengan melompat pagar membawa kunci mobil yang akan disita. ”Ini adalah pernyataan bohong untuk membentuk opini buruk tentang PKS,” kata Zainudin,
Aksi brutal JB terakhir melegalkan KPK dengan gegabah menyita beberapa mobil pribadi KADER PKS tanpa membawa surat surat kelengkapan yang harus dipenuhi. Tindakan penyitaan tanpa surat adalah bentuk premanisme yakni perampasan harta seseorang secara paksa. Dalam aturan penyitaan barang telah diatur undang-undang. bahwa dalam penyitaan harus tertanda tangani jelas siapa yang menyerahkan, siapa yang menyita dan siapa dua saksi yang harus ikut menandatangi. sayangnya semua syarat itu ditiadakan. Fahri Hamzah mengatakan penyitaan barang tanpa surat surat yang telah diatur undang-undang adalah bentuk Premanisme.
sumber : PKS Taiwan
0 komentar:
Post a Comment