CIBINONG-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bogor menolak keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mempertegas koalisi melalui perjanjian tertulis. “Kita (DPRD) tak seperti pusat, dimana menteri berasal dari parpol. Beda di eksekutif. Kepala dinas itu bukan jabatan politis,” ujar Ketua FPPP Teuku Hanibal, kemarin.
Menurut dia, perjanjian melalui kepercayaan lebih baik agar tak kaku. Bahkan, jika terjadi suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.
Sekretaris FPKS Wasto Sumarno menuturkan, pihaknya mendukung usulan DPD PKS yang meminta agar ada ketegasan koalisi dilakukan hitam di atas putih (kesepakatan tertulis). “Ya, ketegasan diperlukan agar ada batasan program yang akan dijalankan,” katanya.
Sebelumnya, DPD PKS Kabupaten Bogor, Ajid Muslim mengimbau agar ada perjanjian tertulis dari koalisi di DPRD. Hal itu untuk lebih menguatkan partai anggota koalisi.
Ia mengakui, koalisi yang dilakukan saat ini bukan tertulis. Namun, masih dalam bentuk saling percaya.
“Harus ada akta tertulis agar jelas batasannya,” ucapnya di sela-sela Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di Gedung Tegar Beriman, akhir pekan lalu.
Posted By : DPC PKS Leuwiliang
PPP Tolak Usulan PKS
0 komentar:
Post a Comment